penutupan Diklat Satpam ke-73 di BUJP PT Garda Security, Desa Trunuh, Klaten Selatan, pada Selasa, (6/02/2024).Kasihinfo.com Klaten – Profesi Satpam merupakan kepanjangan
tangan dan sebagai mitra Polri dalam menjaga serta mewujudkan keamanan, ketertiban
di lingkungan sekitar.
Mengingat profesi Satpam juga sebagai masyarakat sipil, maka
dalam pemilu 2024 ini boleh memilih, boleh berkampanye, namun tetap harus menjaga
nama baik satpam.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan
Latihan (Kasibinlat) Dirbinmas Polda Jateng, Kompol Dewi Indah Sri Utami disela
pelaksanaan penutupan Diklat Satpam ke-73 di BUJP PT Garda Security, Desa
Trunuh, Klaten Selatan, pada Selasa, (6/02/2024).
Kompol Dewi menegaskan jika, Satpam tetap boleh berkampanye,
tetap boleh memilih dan membantu sebagai mitra Polri, dalam keamanan dan
ketertiban, menjaga kondusifitas saat pelaksanaan kampanye maupun pelaksanaan
pemilu.
“ Karena satpam itu masyarakat sipil, jadi boleh memilih,
boleh kampanye, tetapi diharapkan tetap menjaga nama baik satpam, dan dihimbau
tidak menggunakan seragam bilamana mengikuti kampanye, guna menghindari hal-hal
yang tidak diinginkan.” Katanya.
Sementara itu, Direktur PT Garda Total Security, Agus
Wijanarko menjelaskan bahwa ditengah tahun pemilu saat ini, peningkatan
kompetensi Satpam serta sinergi keamanan diperlukan guna menciptakan pemilu
yang aman dan damai.
“ Karena satpam adalah kepanjangan tangan terbatas, atau mitra
Polri, maka mereka harus bersikap netral dalam pemilu, terlebih disaat
menggunakan seragam satpam. Kami juga telah memberikam bimtek khusus,
antisipasi sesuatu diwilayah kerjanya yang kaitanya dengan pemilu.” Katanya.
Agus Wijanarko menambahkan, PT Garda Total Security, secara
konsisten dan komitmen dalam memberikan pelatihan, sertifikasi dan memberikan
KTA kepada Satpam di wilayah Jawa Tengah.
“ Hari ini menutup angkatan 73, sebanyak 100 peserta. Kami
komitmen dan konsisten memuliakan profesi satpam.” Jelas Agus.
Pijakan pertama untuk menjadi sebuah profesi satpam harus
penya sertfifikasi Garda Pratama, punya KTA, dalam arti mereka harus legal,
selanjutnya akan diikutkan uji kompetensi, sertifikasi dari BNSP. (H-D)