SEMARANG - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Kinerja Tahun 2025, Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026, serta Pembukaan KKN Tematik Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), bertempat di Wahid Bandungan Hotel & Resort, Kabupaten Semarang.
Rakerda secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh Ketua STPN, para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah, pejabat administrator Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan pengurus IPPAT Jawa Tengah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa Rakerda merupakan forum strategis untuk melakukan refleksi, konsolidasi, serta penajaman arah kebijakan dan kinerja pertanahan ke depan. Dengan mengusung tema “Bersinergi Bangun Prestasi”, seluruh jajaran diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan organisasi yang semakin kompleks dan dinamis.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil memaparkan capaian kinerja strategis Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Penyerapan anggaran mencapai 92,7 persen tanpa blokir, dengan tiga satuan kerja tertinggi yakni Kantah Kota Tegal, Kantah Boyolali, dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berhasil diselesaikan 100 persen, dengan capaian terbaik Kabupaten Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Batang.
Selain itu, percepatan pensertipikatan tanah wakaf di Jawa Tengah melampaui target nasional, dengan realisasi lebih dari 100 persen dari target tahun 2025. Penyelesaian Kabupaten/Kota Lengkap juga terus menunjukkan progres positif, dengan 13 Kabupaten/Kota telah berstatus lengkap serta penurunan signifikan jumlah bidang KW 4, 5, dan 6 dari 3,3 juta bidang menjadi 1,6 juta bidang.
Dalam bidang layanan pertanahan, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan secara signifikan jumlah tunggakan layanan dari tahun 2014 hingga 2025, serta mendorong percepatan layanan prioritas, termasuk Roya Layanan Lima Menit (Ra LaLi). Implementasi Strategi Komunikasi (Strakom) juga menunjukkan hasil positif dengan mayoritas kantor pertanahan meraih nilai kinerja sangat baik. Di sisi lain, program redistribusi tanah, konsolidasi tanah, dan pengadaan tanah berhasil mencapai target 100 persen, serta pembangunan Zona Integritas membuahkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi tiga Kantor Pertanahan.
Rakerda Tahun 2026 ini juga dirangkaikan dengan pembukaan KKN Tematik STPN yang diharapkan dapat mendukung percepatan penyelesaian pekerjaan pertanahan, khususnya penanganan KW 4, 5, dan 6 di Provinsi Jawa Tengah.
Melalui Rakerda ini, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, pelayanan publik, serta tata kelola pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, guna mewujudkan capaian yang lebih baik pada tahun 2026.