Klaten kasihinfo.com — Sentra kerajinan dan konveksi Lurik Prasojo di bawah naungan Koperasi Kusuma Aji Tera kembali mendapat kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Faridha Farichah dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sektor riil koperasi, khususnya pengembangan kerajinan tenun dan UMKM berbasis wastra lokal. Kamis ( 20/08/2026)
Selain melihat langsung aktivitas usaha, kunjungan Irene juga menjadi bagian dari evaluasi pemanfaatan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi yang telah dimanfaatkan Koperasi Kusuma Aji Tera untuk mengembangkan usahanya.
Manajemen Lurik Prasojo, Maharani atau Rani Prasojo, mengatakan dukungan pembiayaan LPDB yang diterima koperasi tersebut kini telah memasuki tahap ketiga sejak pertama kali diakses pada 2014.
Menurutnya, nilai plafon pembiayaan bergulir yang diterima terus mengalami peningkatan secara bertahap seiring perkembangan kinerja dan portofolio usaha koperasi.
“Dukungan pembiayaan ini sangat membantu pengembangan usaha, terutama karena koperasi tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam, tetapi juga masuk ke sektor riil,” ujarnya.
Koperasi Kusuma Aji Tera dikembangkan sebagai wadah kolaborasi bagi berbagai pelaku UMKM. Produk yang dikembangkan tidak terbatas pada lurik dan tenun, tetapi juga mencakup sektor kriya, fashion, hingga kerajinan tangan.
Melalui pendekatan komunal tersebut, para pelaku UMKM binaan diarahkan untuk menemukan ceruk pasar yang sesuai dengan karakter produk masing-masing. Langkah ini dinilai penting agar produk wastra lokal tidak hanya bertahan di pasar daerah, tetapi mampu menembus pasar nasional.
Dalam kesempatan tersebut, pelaku usaha tenun lokal juga menyampaikan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah pusat untuk memperluas penggunaan kain tenun Nusantara.
Salah satu gagasan yang didorong adalah adanya regulasi atau imbauan nasional mengenai penggunaan busana berbahan tenun Nusantara di lingkungan instansi pemerintah, sekolah, hingga fasilitas publik.
Selama ini, penggunaan busana daerah dinilai masih lebih banyak bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Padahal, kebijakan yang digerakkan secara nasional dinilai dapat menciptakan pasar yang jauh lebih besar bagi para perajin.
Edukasi pasar melalui kebijakan pemerintah tersebut juga diharapkan dapat mengikuti keberhasilan batik yang kini telah digunakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat.
“Kalau ada kebijakan dari pusat, edukasi pasar akan lebih cepat. Batik bisa menjadi contoh bagaimana kebijakan dan gerakan bersama mampu membuat produk wastra diterima secara luas,” demikian gagasan yang disampaikan pelaku usaha.
Di tengah peluang pengembangan pasar, industri tenun masih menghadapi persoalan mendasar pada ketersediaan bahan baku.
Pemrosesan benang untuk kebutuhan industri tekstil telah dilakukan di dalam negeri, salah satunya di Bandung. Namun, ketersediaan kapas berkualitas industri masih menghadapi keterbatasan sehingga kebutuhan bahan baku masih bergantung pada pasokan impor.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri wastra Nusantara tidak cukup hanya dilakukan pada sisi hilir, tetapi juga membutuhkan penguatan sektor hulu.
Karena itu, diperlukan sinergi lintas kementerian untuk membangun ekosistem bahan baku secara berkelanjutan, mulai dari revitalisasi budidaya kapas atau randu nasional hingga penguatan industri pemintalan.
Dengan ketersediaan bahan baku yang lebih kuat, industri tenun diharapkan semakin mandiri sekaligus mampu meningkatkan daya saing produk wastra Nusantara di pasar nasional maupun internasional.
Kunjungan Irene Umar ke Lurik Prasojo pun diharapkan menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan pelaku UMKM untuk menjadikan sektor riil berbasis wastra sebagai salah satu penggerak ekonomi kreatif dan koperasi di daerah.
( wit )