![]() |
| Kepala Dispermasdes Kabupaten Klaten, Supriyono. |
KLATEN kasihinfo.com — Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang II Kabupaten Klaten Tahun 2027 mulai memasuki tahapan penting. Sebanyak 256 desa dipastikan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut yang direncanakan digelar pada Maret atau awal April 2027.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Klaten mulai menggerakkan persiapan dengan menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sekaligus menggelar sosialisasi awal Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, kompleks RSPD Klaten, Jumat (20/11/2026).
Kepala Dispermasdes Kabupaten Klaten, Supriyono, mengatakan DP4 yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah selanjutnya didistribusikan ke masing-masing kecamatan.
Dari kecamatan, data tersebut akan diteruskan kepada panitia Pilkades di tingkat desa untuk menjadi dasar awal penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
“Penyerahan DP4 ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan data pemilih. Setelah diterima kecamatan, data akan didistribusikan kepada panitia tingkat desa untuk menjadi dasar pembentukan DPS,” kata Supriyono.
Menurutnya, DP4 tidak langsung menjadi daftar pemilih tetap. Data tersebut masih harus melalui proses pendataan, pencocokan, dan pemutakhiran di lapangan.
Proses tersebut diperlukan untuk memastikan warga yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilihnya sekaligus mengantisipasi adanya perubahan data kependudukan maupun warga yang belum tercatat.
Supriyono menjelaskan, persiapan Pilkades Serentak Gelombang II tidak hanya berkaitan dengan data pemilih. Sejumlah tahapan lain juga harus disiapkan sebelum pemungutan suara.
Tahapan tersebut antara lain pembentukan panitia Pilkades di masing-masing desa, penyusunan tata tertib, pembahasan kebutuhan anggaran, hingga pendataan dan penetapan daftar pemilih.
“Ada 256 desa yang mengikuti Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2027. Untuk tahapannya mulai dari pembentukan panitia. Setelah terbentuk, panitia merumuskan atau membuat tata tertib dan lain sebagainya, terkait anggaran, kemudian penentuan pendataan daftar pemilih sementara,” ujarnya.
Setelah DPS tersusun, tahapan dilanjutkan dengan pemutakhiran data hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Selanjutnya, panitia akan memasuki tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa, pemeriksaan administrasi, penetapan calon, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Setelah seluruh proses selesai, tahapan akan dilanjutkan dengan pengusulan pelantikan kepala desa terpilih.
Pemkab Klaten sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 4 November 2026.
Rapat tersebut membahas pematangan persiapan Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2027, termasuk rencana waktu pelaksanaan.
Supriyono menyampaikan, Pilkades direncanakan berlangsung sekitar Maret atau awal April 2027.
Hasil pematangan persiapan tersebut selanjutnya menjadi dasar pengajuan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari prosedur penyelenggaraan Pilkades.
Selain jadwal, Pemkab Klaten juga menyiapkan regulasi sebagai landasan pelaksanaan. Pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian aturan daerah mengenai tata cara pemilihan kepala desa yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyusunan Peraturan Bupati (Perbup).
Regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pembentukan panitia, proses pencalonan, hingga pemungutan suara.
Akurasi data pemilih menjadi salah satu hal penting yang harus dipastikan dalam Pilkades Serentak 2027.
DP4 yang diserahkan kepada pemerintah daerah merupakan data awal dan masih harus diverifikasi serta dimutakhirkan. Proses tersebut penting untuk memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam daftar pemilih.
Selain itu, pendataan juga perlu mencermati perubahan data kependudukan serta kemungkinan adanya ketidaksesuaian identitas.
Dengan proses pendataan yang cermat dan transparan, penyusunan DPS hingga DPT diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan meminimalkan persoalan terkait hak pilih.
Pelaksanaan Pilkades di 256 desa juga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Netralitas aparatur pemerintah, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta panitia pemilihan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Pemetaan potensi kerawanan juga perlu dilakukan sejak awal. Koordinasi dengan unsur keamanan, termasuk TNI dan Polri, diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan dapat berlangsung aman dan kondusif.
Dinamika politik di tingkat desa memiliki karakter tersendiri karena hubungan sosial antar warga cenderung dekat. Persaingan antar kandidat maupun pendukung berpotensi berkembang menjadi persoalan apabila tidak dikelola dengan baik.
Karena itu, keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara. Proses yang jujur, transparan, adil, netral, dan sesuai ketentuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di tingkat desa.
Supriyono berharap seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana dan tanpa kendala berarti.

Posting Komentar