BANDAR LAMPUNG kasihinfo.com - Keharusan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengambil _geotagging_, yang diterapkan sejak adanya program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari, sempat dinilai jadi kendala bagi sebagian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah beberapa bulan mencoba bekerja dengan mekanisme baru itu, manfaatnya mulai dirasakan para PPAT. Penerapan _geotagging_ dalam proses peralihan hak justru menjadi hal yang dinilai positif oleh PPAT.
“Di awal implementasi memang kaget ya. Kalau sebelumnya kita ga semua proses peralihannya ke lapangan, biasanya untuk tanah yang _overlap_ aja. Jadi waktu awal-awal (diterapkan, red) iya kaget, pengecekan harus ke lapangan dulu,” ungkap Herlina, staf PPAT di Lampung saat ditemui di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung pada Rabu (18/11/2026).
Seiring berjalannya waktu, Herlina mulai terbiasa dengan mekanisme tersebut. Ia justru melihat pengecekan langsung memberikan pemahaman lebih baik terhadap kondisi fisik dan titik lokasi bidang tanah yang diproses. “Menurut saya lebih banyak positifnya (penerapan geotagging, red) ini,” tuturnya.
Perubahan perspektif soal _geotagging_ juga dialami oleh Eka Chandre (34), PPAT di Kota Bandar Lampung. Kewajiban untuk terjun ke lokasi tanah secara langsung awalnya terasa menyulitkan dirinya. “Di awal memang sempat merasa agak ribet, tapi setelah dipelajari, kita pahami sistemnya, alhamdulillah saya ngerasa ga ada kendala ya setelah kita tahu prosedurnya, tata caranya begitu,” tuturnya.
Sekarang ini Eka Chandre justru menilai _geotagging_ itu bisa membantu menjaga kesesuaian antara kondisi fisik di lapangan dengan data dalam sertipikat tanah. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menekan risiko tumpang tindih maupun ketidaksesuaian data pertanahan. “Makin ke sini saya merasa manfaatnya sangat-sangat kelihatan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, PPAT wajib melakukan pengecekan sertipikat melalui Kantor Pertanahan (Kantah) di lokasi bidang tanah tersebut berada. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian data pada sertipikat yang menjadi objek peralihan hak dengan data yang ada di pangkalan data Kementerian ATR/BPN.
Dengan program PERINTIS 10 Hari, Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan dalam proses peralihan hak atas tanah. Keseluruhan proses peralihan hak ditargetkan selesai dalam 10 hari, mulai dari proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah tingkat daerah yang mengelola pendapatan daerah selesai maksimal 3 hari, proses di PPAT maksimal 2 hari, dan proses di Kantah selesai maksimal 5 hari. (LS/JR)

Posting Komentar