Boyolali – Tokoh ulama di Kabupaten Boyolali terus menguatkan seruan moderasi beragama serta kewaspadaan terhadap potensi penyebaran paham radikal, khususnya di lingkungan pendidikan. Upaya ini tidak hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi juga diwujudkan lewat kegiatan pembinaan dan bimbingan langsung kepada pelajar di sejumlah sekolah menengah atas (SMA) di Boyolali.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Boyolali tercatat telah beberapa kali menggelar bimbingan dan sosialisasi moderasi beragama kepada siswa di berbagai SMA, baik negeri maupun swasta. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan nilai toleransi, cinta tanah air, serta pemahaman keagamaan yang moderat dan menyejukkan.
Katib Syuriah NU Kabupaten Boyolali, Saiful Anwar, menyampaikan bahwa NU secara ideologis telah final dalam komitmen kebangsaan. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya langkah pencegahan sejak dini, terutama melalui dunia pendidikan.
“NU jelas, NKRI adalah harga final. Karena itu, pembinaan kepada generasi muda menjadi sangat penting. Beberapa waktu lalu, NU dan MUI juga turun langsung ke sekolah-sekolah memberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme dan pentingnya moderasi beragama,” ujar Saiful.
Indikasi Radikalisme dan Pentingnya Edukasi Dini
Saiful menjelaskan, indikasi awal paham radikal umumnya ditandai dengan sikap eksklusif, intoleran terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap budaya dan simbol negara. Menurutnya, edukasi sejak bangku sekolah menjadi kunci agar siswa tidak mudah terpapar paham menyimpang.
“Kalau sejak SMA sudah dibekali pemahaman bahwa perbedaan adalah rahmat dan agama hadir untuk menenteramkan, maka ruang masuk paham radikal itu akan semakin sempit,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak gegabah dalam menilai suatu lembaga pendidikan atau pesantren, namun tetap melakukan tabayyun apabila menemukan indikasi yang mencurigakan.
Sinergi Ulama, Pemerintah, dan Aparat
Dalam menangani potensi radikalisme, Saiful menilai pendekatan persuasif harus menjadi langkah awal melalui pembinaan, pendampingan, dan dialog. Namun, jika telah ditemukan bukti yang membahayakan keamanan dan keutuhan negara, tindakan tegas dinilai perlu dilakukan.
“Pencegahan itu lebih utama. Tapi jika sudah masuk ranah pelanggaran dan mengancam keamanan, negara tidak perlu ragu bertindak tegas secara terukur,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan isu radikalisme tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan Kementerian Agama, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta tokoh lintas agama.
Peran Ulama Menyejukkan Ruang Publik
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Boyolali, Asiqin, menegaskan bahwa ulama memiliki peran strategis dalam menenangkan masyarakat dan membangun suasana kondusif, termasuk melalui pendidikan formal.
“Melalui bimbingan ke sekolah-sekolah, kami mengajak siswa untuk memahami agama sebagai ajaran kasih sayang, saling menghormati, dan menjunjung persatuan. Ini bagian dari ikhtiar menjaga masa depan generasi dan bangsa,” ujar Asiqin.
Menurutnya, narasi keagamaan yang menyejukkan perlu terus diperkuat, baik melalui mimbar keagamaan, forum pendidikan, maupun ruang publik lainnya.
Imbauan untuk Orang Tua dan Lembaga Pendidikan
Tokoh ulama Boyolali juga mengimbau para orang tua agar lebih selektif dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anaknya serta tetap melakukan pengawasan aktif terhadap pergaulan dan aktivitas belajar.
“Pilih lembaga yang jelas sanad keilmuannya, terbuka terhadap lingkungan, dan mengajarkan cinta tanah air. Orang tua tidak boleh lepas tangan,” pesan Saiful.
Jika ditemukan pelajar atau santri yang terindikasi telah terpapar paham radikal, langkah penyelamatan harus dilakukan melalui edukasi ulang dan pembinaan terpadu dengan melibatkan Kementerian Agama dan pihak terkait.
“Boyolali dikenal sebagai lumbung santri yang santun. Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga daerah ini tetap damai dan rukun dalam bingkai keberagaman,” pungkasnya.