KLATEN --- Pencetus Mobil Nasional Produksi anak bangsa H. Sukiyat meminta kepada pemerintah untuk membatalkan rencana impor 105.000 mobil untuk Koperasi Merah Putih dari India.
Hal ini dinilai akan merugikan industri otomotif dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja. Ia berharap pemerintah Prabowo dapat merealisasikan produksi mobil nasional yang pernah dirintis.
Sebagaimana diketahui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga telah mengimbau Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana impor ini, karena dapat mematikan industri otomotif dalam negeri dan tidak menggerakkan ekonomi lokal.
Gaikindo juga menyatakan bahwa industri otomotif nasional memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Koperasi Merah Putih.
Rencana impor ini dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, yang akan mengimpor 70.000 unit kendaraan dari Tata Motors dan 35.000 unit dari Mahindra, dengan total nilai Rp 24,66 triliun. Namun, beberapa pihak menilai bahwa impor ini dapat mengganggu produksi dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI ) H. Junaedi Mulyono, SH sangat menyayangkan adanya rencana Pemerintah import mobil untuk Kopdes Merah Putih dari India.
"Harusnya pemerintah lebih mementingkan mobil rakitan dalam negeri karena akan membawa dampak ekonomi dalam negeri, paling tidak tenaga kerja/suku cadang lokal bisa terserap dalam produksi mobil rakitan dalam negeri " katanya.
Ketua Umum APDESI, Junaedi menanggapi rencana impor 105.000 mobil untuk Koperasi Merah Putih dari India. sejalan denga beberapa pihak seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Gaikindo yang telah menyampaikan kekhawatiran mereka terkait rencana ini.
"Kadin menilai bahwa impor mobil CBU (Completely Built Up) dapat mematikan industri otomotif dalam negeri dan tidak menggerakkan ekonomi lokal. Mereka mengimbau Presiden untuk membatalkan rencana impor ini dan memprioritaskan produksi dalam negeri." katanya.
Gaikindo menurut Junaedi juga menyatakan bahwa industri otomotif nasional memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Koperasi Merah Putih. Mereka berharap pemerintah memberi kesempatan kepada industri nasional untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan ini.
"Kepentingan industri otomotif nasional adalah penyerapan tenaga kerja lokal dan perputaran ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan alternatif lain, seperti memprioritaskan produksi dalam negeri" ujarnya.
Terdapat sorotan tajam dan kritik terkait rencana pemerintah mengimpor mobil (pikap) dari India untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Pemerintah dilaporkan akan mengimpor sekitar 105.000 unit mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kritik dan penolakan rencana impor ini datang dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi VI DPR RI yang menilai hal tersebut melanggar Asta Cita (program kerja Prabowo-Gibran).
Kadin (Kamar Dagang dan Industri) mengimbau Presiden untuk membatalkan rencana impor mobil tersebut.
Alasan penolakan utamanya berakar pada perlunya mendukung industri dalam negeri (produksi lokal) dibandingkan memilih produk impor, terutama untuk menunjang kegiatan ekonomi koperasi desa.
Kondisi
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan inisiatif besar untuk memperkuat ekonomi desa (target 70-80 ribu desa) dengan model operasional yang mencakup berbagai layanan, termasuk distribusi barang.
Kritik ini menekankan pentingnya kemandirian ekonomi pedesaan dengan menggunakan produk otomotif hasil dalam negeri. ( *MOCH.ISNAENI* )